Font Size: 

Kayu dan produk olahannya merupakan salah satu sektor non-migas utama dengan nilai ekspor sebesar US$ 10,02 miliar ditahun 2012 (KLHK, 2016). Sejak deforestasi mengancam produksi kayu milik hutan negara, hutan rakyat (hutan hak) menghasilkan 35% kayu bulat nasional dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan (TFT, 2009). Kini hutan rakyat dihadapkan pada kebijakan sertifikasi hutan untuk menjamin legalitas produk dan pengelolaan hutan yang lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Penelitian dilakukan sejak bulan April – September 2016 dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara terstruktur kepada 42 responden kelompok tani hutan rakyat dan wawancara semi-terstruktur terhadap beberapa stakeholder, seperti pemerintah, penyuluh kehutanan, akademisi, LSM, dan industri. Hasil dari penelitian ini adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan pihak eksternal yang melakukan pendampingan sejak pra hingga paska proses sertifikasi pada 21 responden kelompok tani hutan rakyat yang tersertifikasi. Beberapa pendampingan merupakan kolaborasi antara LSM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (pemerintah), dan akademisi. Prioritas utama pendampingan LSM adalah menginventarisasi aset kelompok tani dalam bentuk dokumen sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi, menyampaikan informasi terkait seluruh teknis dalam sistem sertifikasi, meningkatkan pengetahuan dan teknis pengelolaan hutan yang lestari, dan menjembatani akses penjualan kayu ke pasar lokal maupun internasional. Berdasarkan penilaian menurut kriteria dan indikator hutan lestari oleh FAO, 2006, kelompok tani yang bersertifikat FSC (Forest Stewardship Council) memiliki nilai tertinggi dalam aspek manajemen operasional hutan, kelembagaan, dan akses pasar.

Hutan rakyat, sertifikasi, pihak eksternal